Peraturan Pemerintah Untuk Suami Yang Ingin Ber Istri 2




Jurnalis.my.id - Poligami adalah istilah umum untuk menyebut pernikahan dengan suami atau istri lebih dari satu.

Ada dua bentuk poligami, yakni poligini atau laki-laki yang memiliki istri lebih dari satu dalam waktu yang bersamaan,

serta poliandri atau perempuan yang bersuami lebih dari satu dalam waktu yang bersamaan.

Namun, karena poliandri bukan hal yang lumrah dilakukan, istilah poligami yang dimaksud biasanya merujuk pada poligini atau praktik laki-laki beristri banyak.




Praktik poligami banyak dilakukan oleh kalangan masyarakat Hindu pada zaman dulu, namun hanya dilakukan oleh para raja dan kasta tertentu saja.

Poligami dilakukan dengan beberapa alasan, bisa karena masalah keturunan atau atas dasar adat istiadat dari leluhur.

Dalam praktiknya, hukum poligami diterapkan berbeda-beda di tiap negara. Di Tunisia dan Turki,

praktik poligami dilarang dan orang yang melakukannya dapat dikenai sanksi pidana. Sementara di Indonesia,




terdapat hukum negara yang mengatur secara ketat praktik poligami, baik untuk pegawai negeri maupun masyarakat umum.

Pada dasarnya, hukum perkawinan di Indonesia menganut asas monogami. Hal ini tertuang dalam Pasal 3 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

bahwa seorang laki-laki hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang perempuan hanya boleh mempunyai seorang suami.

Namun, UU Perkawinan memberikan pengecualian di mana seorang suami dapat memiliki istri lebih dari satu dengan alasan-alasan tertentu.




Dalam Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan menyebutkan bahwa Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari satu apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Singkatnya, hukum poligami di Indonesia diperbolehkan selama sang suami bisa berlaku adil terhadap istri-istrinya.

Selain itu, poligami juga dapat dikatakan sah di mata hukum negara jika sang suami telah memenuhi syarat-syarat untuk melakukan poligami.

Lihat Juga