Menhub Akui Aturan Larangan Mudik di Indonesia Bikin Bingung




Jurnalis.my.id - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi tidak menolak terbitnya surat edaran (SE) berkaitan operasional angkutan umum membuat ketidaktahuan ditengah-tengah warga.

"SE yang makin detil ini, di satu bagian konsepsi tidak ada mudik tetapi ada konsepsi ketentuan yang sesuai dengan Gugus Pekerjaan Penangangan COVID-19. Memang makin banyak ketidaktahuan di warga,




tetapi kami percaya makin baik yang akan datang, " kata Budi waktu rapat virtual dengan Komisi V DPR RI, Senin (11/5/2020).

Walau demikian, Budi menerangkan pada intinya keseluruhnya SE sama, yaitu mudik masih dilarang. Tetapi model transportasi masih dibolehkan layani penumpang dengan kebutuhan khusus kecuali mudik.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi tidak menolak terbitnya surat edaran (SE) berkaitan operasional angkutan umum membuat ketidaktahuan ditengah-tengah warga.




"SE yang makin detil ini, di satu bagian konsepsi tidak ada mudik tetapi ada konsepsi ketentuan yang sesuai dengan Gugus Pekerjaan Penangangan COVID-19. Memang makin banyak ketidaktahuan di warga,

tetapi kami percaya makin baik yang akan datang, " kata Budi waktu rapat virtual dengan Komisi V DPR RI, Senin (11/5/2020).

Walau demikian, Budi menerangkan pada intinya keseluruhnya SE sama, yaitu mudik masih dilarang. Tetapi model transportasi masih dibolehkan layani penumpang dengan kebutuhan khusus kecuali mudik.




Berkaitan timbulnya masalah di warga, Budi memandang makin disebabkan oleh rendahnya tingkat pandangan larangan ketentuan mudik Lebaran. Karena itu,

faksinya memiliki komitmen akan lakukan pekerjaan publikasi untuk mendidik semua warga jika tidak ada kelonggaran mudik.

"Kami memberikan tugas PPNS Kemenhub, kami edukasi warga berkaitan penerapan prosedur kesehatan bakti sosial yang kami koordinasikan dengan Gugus Pekerjaan di bawah komando Jenderal Doni Monardo, " katanya.




Budi memperjelas faksinya cuma bertanggungjawab masalah operasional angkutan umum sesuai dengan SE yang berlaku. Sedang untuk tentukan siapa yang memiliki hak naik angkutan umum itu ialah faksi Kementerian Kesehatan.

Lihat Juga