Kabar Baik Nih Bagi Yang Lagi Di Perantawan !!! 4 Syarat Pemerintah Agar Bisa Pulang Ke Kampung Halaman




Jurnalis.my.id - Mudik dilarang, tetapi empat orang dengan ketentuan ini masih diperkenankan pulang kampung.

Tahun ini mudik dilarang oleh pemerintah karena ada epidemi virus corona.

Meskipun begitu, masih ada berita bahagia jika masih ada orang yang diperkenankan untuk pulang kampung.

Hal itu diketahui waktu Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan mengeluarkan ketentuan turunan Ketentuan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020.




Ketentuan itu akan mengendalikan tipe warga yang diperkenankan untuk pulang kampung semasa larangan mudik diaplikasikan.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan, ketentuan ini direncanakan sesuai input dari Menteri Koordinator Bagian Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Dalam soal ini, Kemenhub dianjurkan untuk memberi pengecualian gerakan orang dengan kebutuhan spesial.

Dengan begitu, Kemenhub putuskan untuk kembali lagi membolehkan semua model transportasi angkutan penumpang bekerja penuh.




"Gagasannya, operasi mulai esok, pesawat semua macem, " tutur Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, di pertemuan dengar opini virtual Komisi V DPR RI, Rabu (6/5/2020).

Selanjutnya, Budi menerangkan faksinya bersama-sama Gugus Pekerjaan Pemercepatan Perlakuan Covid-19 sudah mempunyai persyaratan warga yang diperkenankan untuk pulang kampung.

Pertama, orang yang kerja pada service bagian pertahanan, keamanan, serta keteraturan umum, kesehatan, keperluan fundamen, simpatisan service fundamen, peranan ekonomi, hinnga pemercepatan perlakuan Covid-19.




Ke-2, pasien yang memerlukan perlakuan medis.

"Bisa saja pada beberapa orang berkebutuhan spesial, untuk contoh ada orangtua yang sakit, atau ada anak yang akan nikah, " kata Budi.

Paling akhir, pemerintah membolehkan pemulangan PMI, WNI, serta pelajar di luar negeri untuk pulang ke wilayah asal.




Budi memperjelas, nanti warga yang diperkenankan pulang kampung, perlu menyertakan syarat-syarat. Untuk contoh, surat pekerjaan buat warga yang pergi dengan arah usaha.

"Tak perlu dari Kemenhub atau Gugus Pekerjaan, tetapi dari kantor semasing, " katanya.

Lihat Juga