MAKALAH HUKUM DALAM EKONOMI D3 MARKETING UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA



MAKALAH

HUKUM DALAM EKONOMI

Untuk memenuhi salah satu tugas Mata kuliah HUKUM DALAM EKONOMI
Dosen Pengampu : Asmi Ayuning Hidayah ,SE,M.Si



            
Disusun Oleh :
Ø  Desti chaerunisa ( 5502170014 )
Ø  Serla baihlia (5502170032 )
Ø  Muliawati Catur Diyanah (550217009 )
Ø  Agung Muhaedi ( 5502170017 )
Ø  Maulana Rauf ( 5502170026 )
Ø  Ujib Mu’mini ( 5502170020 )

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

KATA PENGANTAR
Pertama -tama  penulis  panjatkan Puji dan Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat Rahmat-Nyalah makalah ini dapat terselesaikan. Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk menyelesaikan tugas Aspek Hukum dalam Ekonomi ,Selain itu juga untuk meningkatkan pemahaman saya mengenai materi .
Dengan membaca makalah ini  penulis  berharap dapat membantu teman-teman serta pembaca dapat memahami materi ini dan dapat memperkaya wawasan pembaca. Walaupun penulis telah berusaha sesuai kemampuan penulis, namun penulis yakin bahwa manusia  itu tak ada yang sempurna.



Serang,9 April 2018

Penyusun



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR
…………………………………………………………………………………………

DAFTAR ISI

……………………………………………………………………………………………………..
BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

…………………………………………………………………………………….
1.1 Latar Belakang

1.2 Rumusan Masalah …………………………………………………………………………………………
1.3 Tujuan  …………………………………………………………………………………………………………

BAB II PEMBAHASAN

2.1 PENYELESAIAN SENGKETA
…………………………………………………………………………………….
2.2 Cara-cara penyelesaian sengketa…………………………………………………………………………………….
2.3  Mediasi…………………………………………………………………..
2.4 Konsiliasi…………………………………………………………………..
2.5 Arbitrase…………………………………………………………………..
2.6 Peradilan umum…………………………………………………………………..
Study Kasu…………………………………………………………………..
BAB III PENUTUP…………………………………………………………………………………………….
3.1 Kesimpulan …………………………………………………………………………………………………..
3.2 Daftar Pustaka ………………………………………………………………………………………………


BAB I
PENDAHULUAN

Pada umumnya, dibagian akhir suatu perjanjian dijantumkan suatu klausula yang dapat mentukan penyelesaian sengketa.klausula itu, misalnya, “apabila terjadi perselisihan atau sengketa  Sebagai akibat dari perjanjian tersebut maka para pihak akan memilih penyelesaian sengketa yang terbaik bagi mereka.
Namun, sengketa itu terjadi dimulai dari suatu situasi dimana satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lain. Perasaan tidak puas akan segera muncul keprmukaan apabila terjadi conflict of interest.
Sementara itu, pihak yang merasa dirugikan akan menyampaikan ketidak puasannya kepada pihak kedua, apa bila pihak kedua dapat menanggapi dan memberikan perasaan puas kepada pihak pertama maka sekesaikan konflik tersebut, sebaliknya jika reaksi pihak kedua menunjukan perbedaan pendapat atau  nilai-nilai yang berbeda maka akan terjadi perselisihan sehingga dinamakan sengketa.
Pada umumnya, didalam kehidupan suatu massyarakat telah mempunyaicara untuk menyelesaikan konflik atau sengketa sendiri, yakni proses penyelesaian sengketa yang ditempuh dapat melalui cara-cara formal maupun informal.
Penyelesaian sengketa secara formal berkembang menjadi proses adjudikasi yang terdiri atas proses melalui pengadilan (LITIGASI) dan arbitrase (perwasitan), serta proses penyelesaian-penyelesaian konflik secara informal yang berbasis pada kesepakatan pihak-pihak yang bersengketa melalui negosiasi, mediasi.

1.1 Latar Belakang

Melihat kegiatan bisnis yang jumlah transaksinya ratusan setiap hari tidak mungkin dihindari terjadinya sengketa antar pihak yang terlibat. Setiap jenis sengketa yang terjadi selalu menutut pemecahan dan penyelsaian yang cepat. Makin banyak dan luas kegiatan perdagangan frekuensi terjadi sengketa makin tinggi. Ini berarti makin banyak sengketa harus diselsaikan.
Sengketa ekonomi biasanya ditafsirkan sebagai sebuah problem yang terjadi dalam ranah perekonomian sebuah negara, secara khusus sengketa ekonomi diartikan sebagai sebuah konflik atau pertentangan yang terjadi berkaitan masalah-masalah ekonomi. Kalaupun akhirnya hubungan bisnis ternyata menimbulkan sengketa di antara para pihak yang terlibat, peranan penasihat hukum dalam menyelsaikan sengketa itu dihadapkan pada alternative.
Sehubungan dengan itu perlu dicari dan dipikirkan cara dan sistem penyelsaian sengketa yang cepat, efektif dan efisien. Untuk itu harus dibina dan diwujudkan suatu sistem penyelesaian sengketa yang dapat menyesuaikan diri dengan laju perkembangan perekonomian dan perdagangan di masa datang.

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, maka secara umum rumusan masalahnya, antara lain :
1.       Apa Pengertian Sengketa ?
2.      Sengketa Dalam Kegiatan Ekonomi?
3.      Bagaimana Mekanisme penyelesaian sengketa ?

1.3 Tujuan

Adapun Tujuan dari penulisan dan penyusunan makalah ini, antara lain :
1.       Untuk mengetahui pengertian sengketa
2.      Menegtahui apa saja yang termasuk dalam sengketa ekonomi
3.      Untuk mengetahui bagaimana cara penyelesaian sengketa ekonomi


BAB I
PEMBAHASAN
2.1 PENYELESAIAN SENGKETA
Pada umumnya, dibagian akhir suatu perjanjian dijantumkan suatu klausula yang dapat mentukan penyelesaian sengketa.klausula itu, misalnya, “apabila terjadi perselisihan atau sengketa  Sebagai akibat dari perjanjian tersebut maka para pihak akan memilih penyelesaian sengketa yang terbaik bagi mereka.
Namun, sengketa itu terjadi dimulai dari suatu situasi dimana satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lain. Perasaan tidak puas akan segera muncul keprmukaan apabila terjadi conflict of interest.
Sementara itu, pihak yang merasa dirugikan akan menyampaikan ketidak puasannya kepada pihak kedua, apa bila pihak kedua dapat menanggapi dan memberikan perasaan puas kepada pihak pertama maka sekesaikan konflik tersebut, sebaliknya jika reaksi pihak kedua menunjukan perbedaan pendapat atau  nilai-nilai yang berbeda maka akan terjadi perselisihan sehingga dinamakan sengketa.
Pada umumnya, didalam kehidupan suatu massyarakat telah mempunyaicara untuk menyelesaikan konflik atau sengketa sendiri, yakni proses penyelesaian sengketa yang ditempuh dapat melalui cara-cara formal maupun informal.
Penyelesaian sengketa secara formal berkembang menjadi proses adjudikasi yang terdiri atas proses melalui pengadilan (LITIGASI) dan arbitrase (perwasitan), serta proses penyelesaian-penyelesaian konflik secara informal yang berbasis pada kesepakatan pihak-pihak yang bersengketa melalui negosiasi, mediasi.

2.2 Cara-cara penyelesaian sengketa
Didalam penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, antara lain negosiasi (negotiation), melalui pihak ketiga, mediasi,konsiliasi, arbitrase, peradilan, dan peradilan umum.
Negosiasi (negotiation)
Negosiasi (negotiation) adalah proses tawar menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak (kelompok atau organisai) dan pihak (kelompok atau organisai) lain.
Negosiasi juga dapat diartikan suatu cara penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak yg berperkara.
Dalam hal ini, negosiasi (negotition) merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda. Oleh karna itu, negosiasi (negotiation) merupakan sarana bagi pihak-pihak yang bersangketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa melibatkan pihak ketiga sebagai penengah, baik tidak tidak berwenang mengambil keputusan maupun yang berwenang mengambil keputusan.
Sementara itu,yang harus diperhatikan bagi para pihak yang melakukan  perundingan secara negosiasi (negotiation) harus mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan damai.
Namun, penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui pihak ketiga dapat terjadi dengan cara, antar lain mediasi dan arbitrase.
2.3  Mediasi
Mediasi adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasehat. Dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa mediasi merupakan salah satu bentuk negosiasi antara pihak yang bersangketa dan melibatkan pihak ketiga dangan tujuan membantu demi tercapainya penyelesaian yang bersifat kompromistis.
Sementara itu,pihak ketiga yang ditunjukan mambantu menyelesaikan sengketa dinamakan sebagai mediator, oleh karna itu, pengertian mediasi mengandung unsur-unsur, antara lain :
1.       Merupakan sebuah proses menyelesaikan sengketa berdasarkan perundingan
2.       Mediator terlibat dan ditrima oleh para pihak yang bersangketa didalam perundingan
3.       Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian
4.       Tujuan mediasi untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima-terima pihak-pihak yang bersangketa guna untuk mengakhiri sengketa.

Dengan demikian, tugas utama mediator adalah bertindak sebagai seorang fasilitator untuk menemukan dan merumuskan persamaan pendapat, seperti berikut :
1.       Sebagai tugas utama adalah bertindak sebagai seorang fasilitator sehingga terjadi pertukaran informasi yang dapat dilaksanakan
2.       Menemukan dan merumuskan titik-titik persamaan dari argumentasi para pihak dan berupaya untuk mengurangi perbedaan pendapat yang timbul (penyesuaian persepsi) sehingga mengarahkan kepada satu keputusan bersama.
Jika dengan cara mediasi tidak menghasilkan suatu putusan diantara para pihak maka tiap-tiap boleh menempuh cara penyelesaian lain, seperti melalui pengadilam, arbitrase, atau lain-lain
2.4 Konsiliasi
Konsiliasi adalah usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan penyelesaian. Namun undang-undang nomor 30 tahun 1999 tidak memberikan suatu rumusan yang eksplisit atas pengertian dari konsiliasi. Akan tetapi rumusan itu dapat ditemukan dalam pasal 1 angka 10 dan alinea 9-penjelasa umum, yakni konsiliasi merupakan salah satu lembaga alternatif dalam penyelesaian sengketa.
Dengan demikian, konsiliasi merupakan proses penyelesaian sengketa alternatif dan melibatkan pihak ketiga yang diikutsertakan untuk menyelesaikan sengketa.
Dalam menyelesaikan perselisihan, konsiliator memiliki hak dan kewenangan untuk menyampaikan pendapat secara terbuka dan tidak memihak kepada yang bersangketa. Selain itu, konsiliator tidak berhak untuk membuat putusan dalam sengketa untuk dan atas nama para pihak sehingga keputusan akhir merupakan proses konsiliasi yang diambil sepenuhnya oleh para pihak dalam sengketa yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan diantara mereka.
2.5 Arbitrase
Arbitrase adalah usaha perantara dalam meleraikan sengketa. Berdasarkan undang-undang nomor 30 tahun 1999, arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar pengadilan umum yang didasarkan perjanjian arbitrase yang dibuat secara tulis oleh para pihak yang bersangkutan. Perjanjian arbitrase merupakan kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu  perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.Sementara itu, sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa dibidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersangketa.
Suatu perjanjian arbitrase tidak menjadi batal walupun disebabkan oleh suatu keadaan, seperti dibawah ini :
a.       Meninggalnya salah satu pihak
b.      Bangkrutnya salah satu pihak
c.       Novasi (pembaruan utang)
d.      Insolvensi (keadaan tidak mampu membayar) salah satu pihak
e.      Pewarisan
f.        Berlakunya syarat-syarat hapusnya perikatan pokok
g.       Bilamana perjanjian tersebut dialihtugaskan pada pihak ketiga dengan persetujuan pihak yang melakukan perjanjian arbitrase tersebut, atau
h.      Berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok.

Dalam pada itu, arbitrase ada dua jenis, yakni arbitrase ad hoc atau srbitrase volunter dan arbitrase internasional.
1.       Arbitrase ad hoc atau arbitrase volunter
Arbitrase ad hoc atau arbitrase volunter merupakan arbitrase yang dibentuk secara khusus untuk menyelesaikan atau memutuskan perselisihan tertentu. Oleh karna itu, arbitrase ad hoc bersifat “insidentil”.
2.       Arbitrase institusional
Arbitrase institusional merupakan suatu lembaga atau badan arbitrase yang bersifat “permanen”, sehingga arbitrase institusional tetap berdiri untuk selamanya dan tidak bubar, meskipun perselisihan yang ditangani telah selesai diputus.
Dengan demikian, suatu putusan arbitrase terhadap para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur, seprti berikut :
a.       Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan diketahui palsu atau dinyatakan palsu
b.      Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan dan yang disembunyikan oleh pihak lawan
c.       Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.
Terhadap putusan pengadilan negeri dapat diajukan permohonan banding kemahkamah agung mempertimbangkan dalam tingkat pertma dan terakhir. Mahkamah agung mempertimbangkan serta memutuskanpermohonan banding dalam waktu paling lama 30 hari setelah permohonan banding tersebut diterima oleh mahkamah agung.
12.2.5 Peradilan
Dalam hal ini terjadi suatu pelanggaran hukum, baik berupa hak seseorang maupun kepentingan umum maka tidak boleh begitu saja terhadap sipelanggar itu diambil suatu tindakan untuk menghakiminya oleh sembarang orang, perbuatan “menghakimi sendiri” sanagatlah tercel, tidak tertib dan harus dicegah. Oleh karna itu, yang berhak memberikan perlindungan dan penyelesaian adalah negara.
Untuk itu, negara menyerahkan kepada kekuasaan kehakiman yang berbentuk badan peradilan denganpara pelaksanaannya, yaitu hakim. Pengadilan berdasarkan undang-undang nomor 2 tahun 1986 adalah pengadilan negeri dan pengadilan tinggi dilingkungan peradilan umum.
Dalam menegakan hukum, hakim melaksanakan hukum yang berlaku dengan dukungan rasa keadilan yang ada padanya berdassarkan hukum yang berlaku, meliputi yang tertulis dan tidak tertulis. Oleh karna itu, disebutkan bahwa hakim atau pengadilan adalah penegak hukum.

2.6 Peradilan umum
Dalam undang-undang nomor 8 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 2 tahun1986 tentang persdilan umum, yang dimaksud dengan peradilan umum adalah salah satu kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencarian keadilan yang pada umumnya mengenai perkara perdata dan pidana.
Dengan demikian, kekuasaan kehakiman dilingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan mahkamah agung.
1.       Pengadilan negeri
Pengadilan negeri adalah pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan dikotamadya atau ibu kota kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten yang dibentuk dengan keputusan presiden.
2.       Pengadilan tinggi
Pengadilan tinggi adalah pengadilan tingkat banding yang berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi yan g dibentuk dengan undang-undang.
3.       Mahkamah agung
Ketentuan mengenai mahkamah agung diatur dalam undang-undang no 4 tahun 1985 merupakan pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan yang didalam melaksanakantugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.
Mahkamah agung bertugas dan wewenang memeriksa dan memutuskan :
a.       Permohonan kasasi
b.      Sengketa tentang kewenangan mengadili
c.       Permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
dalam tingkat kasasimahkamah agung membatalkan putusn atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan, karena :
a.       Tidak berwenang atau melampaui wewenang
b.      Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku
c.       Lalai memenuhi syarat-syarat yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.
Permohonan peninjauan kembali diajukan oleh pemohonan kepada mahkamah agung melalui ketua pengadilan negeri yang memutuskan perkara dalam tingkat pertama dengan membayar biaya perkara yang diperlukan. Permohonan peninjauan kembali putusan perdata harus diajukan sendiri oleh para pihak yang berkara atau ahli warisnya atau seorang wakilnya secara khusus dikuasi untuk itu dengan tenggang waktu pengajukan 180 hari yang didasarkan atas alaan, seperti berikut :
1.       Didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu
2.       Setelah perkara diputuskan ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pda waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan
3.       Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntun atau lebih dari yang dituntut
4.       Mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa pertimbangan sebab-sebabnya
5.       Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sma atau sama tingkatnya telah diberikan putusn yang bertentangan satu dengan yang lain.
6.       Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata
Perbandingan antara perundingan, arbitrase, dan litigasi

Proses
perundingan
arbitrasse
Litigssi
Yang mengatur
Para pihak
arbiter
Hakim
prosedur
informal
Agak formal sesuai dengan rule
Sangat formal dan teknis
Jangka waktu
Segera (3-6 minggu)
Agak cepat (3-6 bulan)
Lama (2 tahun lebih )
Biaya
Murah (low cost)
Terkadang sangat mahal
Sangat mahal (expensive)
Aturan pembuktian
Tidak perlu
Agak informal
Sangat formal dan teknis
publikasi
Konfidensial
konfidensial
Terbuka untuk umum
Hubungan antara pihak
koopratifan
antagonistis
Antagonsistis
Fokus penyelesaian
For the future
Masa lalu (the past)
Masa lalu ( the past)
Metode negosiasi
kompromis
Sma keras pada prinsip hukum
Sama keras pada prinsip hukum
komunikasi
Memperbaiki yang sudah lalu
Jalan buntu
(blocket)
Jalan buntu (blocket)
Result
Win-win
Win-lose
Win-lose
pemenuhan
sukarela
Selalu ditolak dan mengajukan oposisi
Ditolak dan mencari dalih
Suasana emosional
Bebas emosi
emosional
Emosi bergejolak





Study Kasus
Sengketa tanah meruya selatan (jakarta barat) antara warga (H. Djuhri bin H. Geni, Yahya bin H. Geni, dan Muh.Yatim Tugono) dengan PT.Portanigra pada tahun 1972 – 1973 dan pada putusan MA dimenangkan oleh PT. Portanigra. Tetapi proses eksekusi tanah dilakukan baru tahun 2007 yang hak atas tanahnya sudah milik warga sekarang tinggal di meruya yang sudah mempunyai sertifikat tanah asli seperti girik.
Kasus sengketa tanah meruya ini tidak luput dari pemberitaan media hingga DPR pun turun tangan dalam masalah ini. Selama ini warga meruya yang menempati tanah meruya sekarang tidak merasa punya sengketa dengan pihak manapun. Bahkan tidak juga membeli tanah dari PT Portanigra,namun tiba-tiba saja kawasan itu yang ditempati hampir 5000 kepala keluarga atau sekitar 21.000 warga akan dieksekusi berdasarkan putusan MA. Tidak hanya tanah milik warga, tanah milk negara yang di atasnya terdapat fasilitas umum dan fasilitas sosialpun masuk dalam rencana eksekusi. Hal ini dikarenakan sengketa yang terjadi 30 tahun lalu, tetapi baru dilakukan eksekusinya tahun 2007, dimana warga meruya sekarang mempunyai sertifikat tanah asli yang dikeluarkan pemerintah daerah dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Disini terbukti adanya ketidaksinkronan dan kesemrawutan hukum pertanahan indonesia yang dengan mudahnya mengeluarkan sertifikat tanah yang masih bersengketa.
Penyelesaian
Pihak PT. Portanigra bernegoisasi dengan warga yang dihasilkan adalah pemilik kuasa yakni PT. Portanigra mengikhlaskan tanahnya yang sudah di warga sebelum tahun 1997 yang memiliki sertifikat tanah asli. Warga yang menampati tanahnya tahun 1997 keatas tidak bisa diukur kecuali mereka mempunyai surat jual-beli tanah dengan pemilik sebelumnya.
Keputusan dari pengadilan negeri Jakarta Barat bahwa PT. Portanigra hanya bisa mengelola lahan kosong sehingga tidak menggangu warga dan kampus Mercu Buana, sedangkan Meruya Residence lebih tenang karena sudah membeli langsung hak kepemilikan tanah ke PortaNigra.
  
BAB III
3.1 Kesimpulan
Selagi pembenahan berjalan, tampaknya dewasa ini upaya-upaya yang efektif untuk penyelesaian sengketa dibidang ini adalah agar para pihak mencoba dengan sungguhsungguh supaya sengketa tidak timbul. Kalau pun timbul, cara negosiasi, musyawarah untuk mufakat, win-win solution harus tetap menjadi prioritas utama daripada cara lain yang tersedia.
Berdasarkan pembahasan diatas maka, dapat disimpulkan bahwa:
1.       Sengketa dapat diartikan sebagai sebuah konflik atau pertentangan, jadi secara umum sengketa ekonomi adalah sebuah pertentangan antara satu pihak dengan pihak lain yang saling berinteraksi serta saling berhungan satu sama lain.
2.      Mekanisme atau cara penyelesaian sengketa khususnya mengenai ekonomi dapat dilakukan dengan cara legitasi yaitu bisa dengan melalui ( pengadilan umum dan pengadilan niaga), serta cara lain yang bisa ditempuh dalam melakukan penyelesaian sengketa adalah dengan non-legitasi yang biasanya berupa tindakan-tindakan arbitrase, mediasi, konsolidasi, negosiasi, dll.

Lihat Juga