RILIS AKSI PELANTIKAN DPRD PROVINSI BANTEN KUMALA DAN KMS30


HIDUP MAHASISWA.....!!!!
HIDUP RAKYAT…..!!!!
Dua September yang bertepatan dengan hari ini adalah hari pelantikan DPRD Provinsi Banten. Dan ini sangat jelas harus kita kawal bersama-sama. Tentu tugas DPRD (Legislatif) yang mengemban amanat sebagai Institusi Kontroling , Budgeting, dan Legislasi yang kedepannya akan menghasilkan produk hukum serta penganggaran. Tentu dalam momentum pelantikan Legislatif ini, kita berkewajiban menjadikan momentum ini sebagai suatu perlawanan yang nyata tentang nasib  Banten kedepannya. Sebab, selama ini melihat kinerja DPRD Provinsi Banten sebelumnya kita nyatakan gagal. Dilihat dari bagaimana di sepanjang tahun 2018, DPRD Prov.Banten hanya menghasilkan 8 produk hukum yang jauh berbeda dengan provinsi lainnya yang bias mengasikan sampai 40 produk hukum. Hal ini juga dipertegas oleh Pers rilis yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik ( BPS). Serta kami menilai bahwa DPRD Prov.Banten hanya mencari keuntungan semata. Ini dibuktikan dengan bengkaknya anggaran Belanja Barang dan Jasa untuk perjalanan dinas yang jumlahnya senilai Rp. 197.339.353.400 dengan realisasi senilai Rp. 177.072.224.677. membengkaknya anggaran ini kami nilai cukup fantastis 14 kalilipat lebih besar dari anggaran DPR-RI.
Jkalkulasikan, setiap anggota DPRD Prov. Banten dapat mengantongi uang perjalanan dinas dan refresentatif sebesar Rp.173 juta perbulan, dan Rp.2 milyar lebih dalam satu tahun. Biang keladinya, rincian tarif komponen biaya perjalanan dinas dalam Pergub 80 tahun 2017 itu berasal dari ususlan pimpinan dan anggota dewan yang diajukan kepada gubernur Banten melalui nota dinas ketua DPRD No 162.4/794/DPRD/Perihal Usulan Biaya Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD Banten. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun Anggaran 2018. Juga bertentangan dengan Pertaturan Menteri Dalam Negeri No.13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah terakhir kali dengan Pertaturan Menteri Dalam Negeri no.21 tahun 2011 pada pasal 4.
Kpembayaran uang refresentasi perjalanan dinas DPRD Prov.Banten tidak memenuhi asas kepatutan. “kondisi tersebut disebabkan oleh gubernur banten yang telah menetapkan standard uang harian dan uang refresentasi perjalanan dinas untuk pimpinan dan anggotadewan tidak memperhatikan asas kepatutan. Hal inilah yang kemudian membuat kami yakin bahwa Legislatif dan Eksekutif di Prov.Banten tidur bareng (berselingkuh). Maka kami tidak ingin kondisi seperti ini terulang kembali di Prov.Banten. dan kami dari Mahasiswa Banten yang terdiri dari Keluarga Mahasiswa Lebak (KUMALA) BANTEN dan KOMUNITAS SOEDIRMAN30 (KMS30) memaksa pimpinan serta anggota dewan yang baru untuk menandatangani MOU yang telah kami buat, yaitu :

1.DPRD Prov.Banten diwajibkan hadir memenuhi forum 100% pada setiap agenda rapat paripurna tanpa terkecuali.

2.DPRD Prov.Banten diwajibkan membuat produk hukum yang berpihak kepada rakyat serta sesuai kebutuhan masyarakat .
DPRD Prov.Banten diwajiban untuk melaksnakan fungsi pengawasan (controlling) terhadap eksekutif.

4.Merubah Pergub 80 No.04 tahun 2017, tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan yang bertentangan dengan asas kepatutan.

Bilamana Pimpinan dan anggota dewan Prov Banten tidak melaksanakan poin diatas maka diwajibkan untuk mengundurkan diri sebagai pimpinan dan anggota .
Serang, 2 September 2019





Lihat Juga