Sejarah singkat sistem pemerintahan di Banten Pada saat masa Kolonial Belanda



Museum Negri Banten
1. 
Pemerintahan dan memudarnya struktur sosial tradisional
Kolonial belanda secara berangsur angsur memutuskan struktuh hubungan hubungan poltik tradisional. Transformasi pola kekuasaan tradisional ke pola kekuasaan yang rasional –legal dilaksanakan selangkah demi selangkah, pada masa masa awal kekuasaannya, belanda masih mempertahankan sultan dan perangkat politiknya dengan ditempatkan dibawah pengawasan yang ketat.

Sultan yang di angkat hanya sekedar untuk menyeimbangkan kekuasaan pemerintah belanda, dan ia walau diperkenalkan memakai gelar sultan, perannya tidak lebih sebagai boneka kepentingan kolonial. Seluruh wilayah benten dimasukan kedalam kekuasaan pemerintah kekuasaan yang sempit.
Keinginan pemerintah kolonial mempertahankan kekuasanya dengan mempertahankan perangkat perangkat poiltik tradisional pada kenyataaanya tidak mampu menerapkan birokrasi legal-rasional yang sungguh sungguh.

Pada sisi lain, pemerintah kolonial juga memperhatikan kemampuan, jasa atas loyalitas yang diberikan terhadap pemerintah kolonial, dan prestasi.  Dualisme itu berarti bahwa disuatu pihak kebijaksanaan kolonial masih memoerhitungkan paktor khusus seperti latar belakang, sedangkan di pihak lain juga menekankan aspek aspek yang berlaku umum seperti persyaratan teknis dan birokrasi Nasional. Pemerintah belanda menggunakan sistem birokrasi yang di sebut parsons sebagai “ cybernetic heirarcy”,model birokrasi yang memadukan sumber sumber nilai tradisional dengan konsep birokrasi yang mendorong ke arah perubahan. Nilai nilai lama akan senan tiasa memiliki kepentingan fungsional bagi sebuah perubahan sosial. Oleh karena itu, perubahan dipandang sebagai sebuah proses yang bersifat berevolusi.

Mengikuti para pendahulunya durkheim dan spncer, parson menjelaskan bahwa proses evolusi adalah upaya mengembangkan perbedaaan unit-unit sistem kedalam bentuk-bentuk yang secara fungsional saling bergantungan. Kasus pengangkatan abul mafaqhir mohammad aliyuddin misalnya, menjadi bentuk cybernetic heirachy dari pemerintahan kolonial belanda dalam rangka menjaga keseimbangan kekuasaan mereka. Masyarakat banten mempunyai sejarah selain sebagai sebuah kerajaan pelabuhan juga pemerintahan birokratis kesultanaan yang cukup lama. Dibawah pemerintahan kesultanaan – walau terkadap masyarakat tidak jarang disajikan konflk-konflik politik kesultanan –banten telah menjadi wilayah yang kuat, maju. Dan subur. pengalaman itu yang kemudian melahirkan sikap fanatisme yang tinggi dari masyarakat terhadap kelembagaan sultan.

Setelah menghancurkan kesultanan banten (1088), gubernur jendral H.W. Daendels melakukan birokratisasi dikalangan pemerintahan tradisional. Selain para sultan dan bupati hanya dijadikan pegawai pemerintahan yang menerima gaji di bawah pengawasan prefek (presiden), sistem pergantian sultan dan bupati secara turun temurun digantikan dengan sistem penunjukan dan kekuasaan yang berangsur-angsur dikurangi. Iya menjalankan pemerintahan yang bersifat sentralistik. Semua urusan pemerintahan pusat maupun daerah diatur dengan intruksi dari gubernur jendral.

Penetrasi personil asing dari birokrasi kolonial kedalam struktur adminitrasi didaerah, menyebakan terjadinya pergeseran kekuasaan dan tanggung jawab dari kekuasaan sah bupati berdasarkan tradisi kepada kekuasaan pemerintahaan belanda. Oleh karena itu kedudukan bupati semakin menurun kewibawaannya karena hanya menjadi boneka kolonial. Dalam heirarki pejabat-pejabat yang disusun oleh bangsa belanda, presiden merupakan bawahan dan kedudukan yang lebih tinggi dari anak buah rendahan yang ditempati oleh orang - orang pribumi. Administrasi dipercayakan kepada residen dengan kekuasaannya melebihi yang pernah dimiliki oleh kepala daerah

pribumi dalam organisasi tradisional residren brtanggung jawab terhadap ketentraman, kesejahteraan dan ketertiban daerahnya, unruk mengawasi fungsi dari semua pejabat setemapat, baik eropa maupun pribumi. Hubungan atas bawahan diberi warna tradisional dengan menggunakan istilah – istilah kekerabatan, seperti bupati disebut “adik” presiden. Kontrol merupakan mata rantai utama antara pamongpraja belanda dengan pamongpraja pribumi. Oleh karena itu karena fungsinya sebagai pengawas menyebabkan hubungan langsuang dengan pejabat- pejabat pamongpraja pribumi pada tingkat bawah dan desa sangat kuat. Mereka ditugas kan memeberikan semua informasi yang diperlukan oleh residen. Karena kerdudukannya itu, mereka selalu dilapangan dan mempubyai tugas banyak kesempatan berhubungan secara langsung dengan penduduk. Mereka tidak mempunyai hubungan emosional dan akrab dengan rakyat yang tidak memungkinkan terjadinya pengertian yang bersifat timbal balik.

Dengan semakin besarnya kekuasaan (kolonial belanda) di banten, maka struktur sosial pun bergeser, dengan menjadikan etnis sebagai salah satu unsur yang menjadi kriteria pelapisan sosial. Struktur sosial trasisional masyarakat banten yang didasarkan kepada status sosial kemudian berubah. Berdasarkan kriteria ini, masyarakat terbagi kedalam lapisan sosial dengan puncak hierarkinya ditempati ole bangsa eropa.

Dalam pelapisan sosial pribumi ada golongan sosial yang menempati lapisan terbawah dalam hierarkinya yaitu jawara, yakni golongan orang- orang yang tidak memiliki tanah dan cenderung membangkang dengan jalan melakukan kegiatan- kegiatan yang secara konvensional dipandang anti –sosial dan jahat seperti merampok, mempunyai tempat tinggal yang tetap dan hidup diluar hukum.
    
2. mobilitas sosial terbuka
Hancurnya kekuasaan kesultanan setelah dianeksasi oleh pemerintah kolonial belanda, dan turut memudarnya struktur sosial tradisional masyarakat banten, mendorong terjadinya mobilitas sosial secara terbuka. Sebagai mana telah dijelaskan bahwa pemerintah kolonial belanda tidak sepenuhnya mengangkat para pejabat berdasarkan kriteria kekerabataan. Mereka mengangkat orang –orang  “asing” untuk mendorong pelaksanaan prinsip legal –rasional agar orang –orang dari rakyat biasa memiliki kesetiaan kepada pemerintahan kolonial. Pejabat pemerintahan kolonial belanda dari kalangan masyarakat biasa adalah condronegoro menjadi bupati serang, sebelumnya menjabat bupati pandeglang. Ia berasal dari rakyat biasa yang menikahi wanita keturunan sultan, yaitu ratu siti aminah.

Selain cendronegoro, bupati yang diangkat dari keturunan rakyat biasa adalah suta angunangun sebagai bupati lebak beliau adalah seorang yang taat terhadap agamanya dan tida jarang menjadi khotib dalam sholat jum’at. Perubahan struktur pemerintah ditingkat bawah juga memperlihatkan adanya keterbukaan bagi rakyat biasa untuk memangku jabatan pemerintah. Yang menarik, atas utus yang di ajukan oleh patih Lebak ngabehi Bahupriangga, sahab diangkat menjadi demang Gunung Kencana- Lebak. Ia lahir dari golongan daristrata sosial rendahan dan pernah menjadi pemimpin gerombolan.

Dalih yang sering terjadi alasan atas pengangkatan orang orang”asing” menjadi pejabat  di banten, Karena pemerintah kolonial menganggap tidak ada calon calon dari setempatmya.Yang dipandang cocok untuk mengisi jabatan tersebut. Dan kebijakan ini membuat kecemburuan dan kebencian yang sangat  mendalam bagi para pejabat pribumi.

Di sisi lain mereka berusaha melakukan adaptasi terhadap lingkungan banten. Dengan  berusaha menikahi wanita wanita bangsawan Banten guna memperbaiki kedudukan mereka.
Cara cara tersebut nampaknya cukup efektif  untuk menciptakan ikatan dengan penduduk. Setidaknya berhasil mengurangi kemungkinan terjadinya pergesekan sebagian akibat hadirnya pejabat pejabat pamongpraja “asing” di Banten. Sebaliknya cara cara tersebut dipakaia oleh condronegoro, wiriadijaya,dan karta negara. Telah berhasil beradaptasi dengan lingkungannya dan mendirikan keluarga inti di banten.

dikutip dari buku : Sartono, op cit

Lihat Juga